Demokrasi Pancasila – Pengertian demokrasi pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah tersebut, muncul dasar falsafah negara yaitu pancasila yang terdapat, tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi (UUD 1945). Demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan dalam pelaksanaannya wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.
Isi Pokok Demokrasi Pancasila
Berikut ini isi dalam demokrasi pancasila yaitu:
- Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
- Menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
- Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan.
- Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratif.
Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi pancasila dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia, diantaranya yaitu:
- Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut dalam menyukseskan pemilihan umum, pembangunan juga menjadi badan perwakilan/permusyawaratan.
- Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia.
- Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional.
- Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
- Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara.
- Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.
Prinsip Demokrasi Pancasila
Berikut ini prinsip-prinsip pokok dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, diantaranya yaitu:
- Perlindungan terhadap hak asasi manusia (ham).
- Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
- Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain seperti Presiden, BPK, DPR atau lainnya.
- Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
- Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
- Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
- Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
- Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
- Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
- Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat
Soal tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila [Pilihan Ganda]
a. sentralisasi
b. pemaksaan
c. demokrasi
d. diktator
e. monopoli
Jawaban: c. demokrasi
2. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari ….
a. Pancasila
b. masyarakat
c. pemerintah
d. UUD 195
e. Bhinneka Tunggal Ika
Jawaban: a. Pancasila
3. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari ….
a. Tuhan
b. Pancasila
c. Rakyat
d. Pimpinan
e. Pemerintah
Jawaban: b. Pancasila
4. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode ….
a. sebelum 1945
b. 1945-1949
c. 199-1959
d. 1959-1965
e. Orde Baru
Jawaban: e. Orde Baru
a. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1
b. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2
c. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3
d. Wakil Presiden No. X
e. Undang-Undang No. 7 Tahun 1953
Jawaban: b. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2
6. Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan cita-cita ….
a. ketuhanan
b. kerakyatan
c. permusyawaratan
d. hikmat kebijaksanaan
e. keadilan
Jawaban: d. hikmat kebijaksanaan
Pembahasan:
7. Dilaksanakannya kebebasan yang dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain merupakan salah satu ciri demokrasi ….
a. Pancasila
b. Liberal
c. Terpimpin
d. Komunis
e. Otoriter
Jawaban: a. Pancasila
8. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republic diganti oleh ….
a. Habibie
b. Moh. Hatta
c. Sutan Syahrir
d. Walikota
e. Gubernur
Jawaban: c. Sutan Syahrir
9. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnyapada tanggal 30 Desember 1949 merupakan salah satu keputusan pokok ….
a. Perjanjian Linggarjati
b. Perjanjian Renville
c. KMB
d. Perjanjian Roem Royen
e. Proklamasi Kemerdekaan
Jawaban: c. KMB
10. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah ….
a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan
b. kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer.
c. perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
d. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat Pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia.
e. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Jawaban: e. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Pembahasan: Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja.
Soal tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dan Jawabannya [Essay]
1. Demokrasi terpimpin maksudnya demokrasi yang berdasarkan….
Jawaban: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
2. Mengapa pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet?
Jawaban: Pada masa liberal sering terjadi pergantian kabinet karena pada masa demokrasi liberal Indonesia menganut sistem kepartian multipartai dan tiap-tiap partai lebih mementingkan kepentingan golongannya dan partainya masing-masing. Indonesia menggunakan sistem parlementer di mana kedudukan kabinet tergantung kekuasaan parlemen dan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen sewaktu-waktu dengan mosi tidak percaya.
3. Kapan pelaksanaan pemilu I tahun 1955? Sebutkan hasilnya!
Jawaban: Pemilu pertama 1955 dilaksanakan dalam dua periode.
a. Periode I pemilu dilaksanakan tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR.
b. Periode II Pemilu tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Badan Konstituante. Pada pemilu tersebut ada empat partai besar pemenang pemilu, yaitu Masyumi (57 kursi), PNI (56 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi).
4. .Apa yang dimaksud dengan dengan sistem ekonomi Ali Baba?
Jawaban: sistem ekonomi Ali Baba adalah suatu kebijakan ekonomi pada pemerintahan Kabinet Ali-Wongso, yang dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokrohadisuryo yang dijalankan dengan cara menggalang kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha Cina (Baba).
5. Bagaimana situasi politik di Jakarta menjelang terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965?
Jawaban: Situasi politik dan keamanan di Jakarta pada saat itu makin memanas dan tidak meentu, terjdi banyak desas desus mengenai adanya:
a. Dewan Jenderal yang melakukan kudeta
b. Usulan pembentukan angaktan ke-5
c. Berita semakin buruknya kesehatan Presiden Soekarno
d. PKI sering melakukan rapat-rapat penting
Post a Comment
Post a Comment