Berikut ini kami berikan Soal dan Jawaban Lengkap.
Soal tentang Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara Mapel PKN SMA kelas X
1. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d2. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c
3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c
4. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. membantu presiden dalam pemerintahan
Jawaban: b
a. presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d2. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c
3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c
4. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. membantu presiden dalam pemerintahan
Jawaban: b
5. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c6. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. langsung oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d
7. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. presiden
Jawaban: c
8. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b
9. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. UUD 1945
b. peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. peraturan pemerintah
Jawaban: a
10. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c6. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. langsung oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d
7. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. presiden
Jawaban: c
8. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b
9. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. UUD 1945
b. peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. peraturan pemerintah
Jawaban: a
10. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a
Baca Juga : Soal dan Jawaban Tentang Wilayah Negara
Soal Essay tentang "Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
1. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem politik!
Jawaban: sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya.2. Sebutan komponen-komponen suprastruktur politik Indonesia!
Jawaban: Lembaga suprastruktur politik Indonesia menurut UUD 1945 meliputi MPR, DPR, DPD, presiden danwakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya seperti menteri, jaksa, polisi, dan TNI.
3. Sebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah!
Jawaban: tugas dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
Jawaban: sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya.2. Sebutan komponen-komponen suprastruktur politik Indonesia!
Jawaban: Lembaga suprastruktur politik Indonesia menurut UUD 1945 meliputi MPR, DPR, DPD, presiden danwakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya seperti menteri, jaksa, polisi, dan TNI.
3. Sebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah!
Jawaban: tugas dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
d. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.4. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut UUD 1945!
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A UUD 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
5. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia!
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik adalah sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.4. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut UUD 1945!
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A UUD 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
5. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia!
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik adalah sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.
/Soal tentang Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara
Post a Comment
Post a Comment